Tugas 2

è Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab koperasi

è Pengertian, isi, cara menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

è Terbentuknya koperasi di Indonesia :

· Koperasi masa orde lama

· Koperasi masa orde baru

è Mekanisme kerja koperasi

è Proses partisipasi anggota dalam manajement koperasi

è Model-model manajement koperasi

Tugas koperasi

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, pasal 94 dan 95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM menyelenggarakan:

Fungsi

Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
Peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
Pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumberdaya ekonomi rakyat.
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Wewenang

Penetapan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.
Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.
Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
Penerapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
Penerapan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM.
Pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM serta kerjasama dengan badan lainnya.

Tanggung jawab Pengurus koperasi adalah:
1.       Pengurus bertanggug jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi
2.       Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
3.       Pengelola bertanggumg jawab kepada pengurus
4.       Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran dasar adalah merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi. Anggaran dasar koperasi dianggap sebagai peraturan intern koperasi ditaati oleh seluruh perangkat organisasi koperasi dan seluruh anggota koperasi.

Anggaran dasar koperasi adalah merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Degan kata lain, anggaran dasar koperasi adalah sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama, yang merupakan fondasi setiap koperasi.

Di dalam praktek bisanya, anggaran dasar koperasi ini memuat ketentuan – ketentuan pokok seperti antara lain :

1. Nama Koperasi

2. Tempat kerja atau daerah kerja

3. Maksud dan tujuan

4. syarat – syarat keanggotaan

5. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota

6. Pengurus dan Pengawas Koperasi

7. Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota

8. Penetapan tahun buku

Hal Penting dari Isi Anggaran Dasar

Beberapa hal penting dari isi anggaran dasar adalah sebagai berikut :

Keanggotaan

Untuk menjadi anggota koperasi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, ssetiap anggota memiliki hak-hak yang sama dan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan koperasi. Apabila seorang anggota koperasi meninggal atau mengundurkan diri maka keanggotaannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Syarat-Syarat untuk Menjadi Anggota Koperasi

Mampu melakukan tindakan hokum
Dapat menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi,

Sanggup dan bersedia memenuhi segala kewajiban dan hak anggota sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Koperasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dll.

Hak-Hak Anggota Koperasi

Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara saat rapat,
Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau badan pengawas,
Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar,
Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota
Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota
Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Kewajiban Anggota Koperasi

Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan lainnya yang telah disepakati dalam rapat anggota,
Berpatisisapi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi,
Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Masa Keanggotaan

Keanggotaan koperasi tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan keanggotaan koperasi dinyatakan berakhir jika meninggal dunia, mengajukan permintaan berhenti sebagai anggota, dan diberhentikan karena tidak menaati ketentuan yang berlaku.

5 HAL MENDASAR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN ANGGARAN DASARANGGARAN DASAR

v MAKSUD & TUJUANMAKSUD & TUJUAN

- Sesuatu yg akan dicapai oleh Koperasi melalui

- Sesuatu yg akan dicapai oleh Koperasi melalui usaha

-usaha yang dijalankan usaha

-usaha yang dijalankan

- Tujuan harus dirumuskan secara operasional

- Tujuan harus dirumuskan secara operasional sehingga mudah diukur tingkat pencapaiannya.sehingga mudah diukur tingkat pencapaiannya.

v STRUKTUR ORGANISASI KOPERASISTRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

- Struktur Organisasi, tugas wewenang

- Struktur Organisasi, tugas wewenang Pengurus, Pengawas, Anggota Koperasi Pengurus, Pengawas, Anggota Koperasi

- Menjelas persyaratan sahnya keanggotaan

- Menjelas persyaratan sahnya keanggotaan(Siapa dan dari mana)(Siapa dan dari mana)

- Mengatur kewajiban dan hak Anggota

v HAK & KEWAJIBAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Mengatur orang / forum pengambilan keputusan

- Mengatur kewajiban dan hak Anggota- Mengatur kewajiban dan hak Anggota.

v KEGIATAN USAHA, MODAL & KEUANGANKEGIATAN USAHA, MODAL & KEUANGAN

- Mengatur secara jelas bila Koperasi memperoleh

- Mengatur secara jelas bila Koperasi memperolehkeuntungan atau menderita kerugian, Permodalankeuntungan atau menderita kerugian, Permodalan.

v MANAJEMEN & PEMBUBARAN KOPERASIMANAJEMEN & PEMBUBARAN KOPERASI

- Bagaimana pengelolaan usaha

- Mengatur apa yang harus ditaati bila Koperasi Bubar.

- Mengatur apa yang harus ditaati bila Koperasi Bubar..

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUNANGGARAN DASAR

1. Membentuk panitia kecil. Wakil-wakilAnggota yg memiliki pengetahuan danpengalaman perkoperasian lebih.

2. Curah pendapat tentang isi AD/ART.Pimpinan Rapat memberikan kesempatanseluas-luasnya kepada Anggota untukmemberikan masukan tentang isi AD.Pendapat hanya sebagai masukan tdk perluditanggapi

3. Sistematika AD. Sistematika pada umumnya sudah standart.

4. Rancangan naskah AD. Berdasarkan sistematika ygsudah ditetapkan, panitia kecil menyusun rancangannaskah lengkap AD. Isi AD merujuk pd pendapatAnggota yg berkembang pd curah pendapat.

5. Diskusi panitia kecil. Panitia kecil mendiskusikan hasilrancangan naskah AD, hingga mencapai tingkatkesempurnaan.

6. Rancangan akhir naskah AD. Rancanganakhir AD ini disampaikan saat RapatAnggota meminta masukan sehinggamenjadi rancangan akhir yang disepakatioleh Rapat Anggota.
7. Pengesahan AD. Bila sepakat, maka RapatAnggota mengesahkan rancangan akhir AD.

8. Badan Hukum. Pengurus koperasimengajukan Badan Hukum kepada pihak yangberwenang dengan melampirkan AD yangtelah disahkan oleh Rapat Anggota.

Anggaran Dasar Rumahtangga

Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang tata tertib dan tata laksana kegiatan koperasi.

Pedoman Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi.
2. Anggaran Dasar berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan / hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar, Karena Anggaran Dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja.
4. Anggaran Rumah Tangga adalah perincian pelaksanaan AD
5. Ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada Anggaran Dasar.
6. Hal-hal yang tercantum dalam setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada suatu hal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam nggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga karena dianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut karena dianggap tidak penting.

Cara menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Normalnya sebuah anggaran belanja terdiri dari:
1. Pendapatan
a. Pendapatan suami
b. Pendapatan istri
c. Pendapatan lain-lain (bonus, dll)
2. Pengeluaran
a. Tabungandan investasi
i. Setoran tabungan pendidikan
ii. Tabungan bulanan
iii. Setoran dana pensiun
b. Cicilan hutang
i. Cicilan kartu kredit
  ii. Cician rumah
  iii. Cicilan kendaraan
c. Premi assuransi
  i. Assuransi pendidikan
  ii. Assuransi kesehatan
  iii. Assuransi jiwa
d. Biaya hidup
  i. Belanja bulanan
  ii. Belanja (dapur) harian
  iii. Uang saku anak
  iv. Gaji pembantu
  v. Biaya telpon, listrik, dll
vi. Mobil dan transportasi lain
  vii. Sumbangan
  viii. Busana dan aksesories
  ix. Biaya tak terduga

Cara Sederhana Menyusun Anggaran

Agar pengelolaan keuangan keluarga Anda lebih terencana, Anda perlu menyusun anggaran alias rancangan budget. Dari sini Anda bisa melihat dengan rinci lalu lintas keuangan Anda: pemasukan dan pengeluaran. Berikut ini adalah step-by-step menyusun anggaran secara sederhana:

Tahap 1: Kelola gaji atau penghasilan Anda. Bila Anda dan suami bekerja atau punya usaha, maka penghasilan Anda berdua adalah pemasukan keluarga. Masukkan juga pemasukan dari bukan gaji (rutin), seperti bisnis sampingan, hasil jual-beli properti, dividen saham, bunga deposito dan lainnya.

Tahap 2: Datalah semua pengeluaran sebulan mulai dari pengeluaran rumah tangga sampai keperluan anak dan diri sendiri: listrik, telepon, transportasi (termasuk suku cadang, servis, bensin), anak (uang sekolah, ongkos dan lainnya), pekerja (pengasuh, pembantu, sopir). Jangan lupa memasukkan cicilan hutang (kredit mobil dan KPR), biaya kesehatan, dana untuk pribadi (keperluan diri sendiri dan pasangan).

Tahap 3: Masukkan ke daftar pengeluaran Anda sejumlah uang untuk dana darurat. Ini penting karena dalam keadaan genting, Anda harus bisa menjamin keluarga tetap dapat menjalani hidup dengan layak dari dana ini. Tak kalah penting adalah sejumlah uang untuk ditabung dalam pengeluaran Anda.

Tahap 4: Setelah menghitung jumlah penghasilan dan pengeluaran, hitunglah sisanya. Jika masih ada sisa yang cukup, berarti keuangan keluarga Anda sehat. Waspada bila ternyata keuangan Anda menunjukkan saldo negatif. Pola keuangan kita seringkali memang cukup memalukan untuk diakui. Pendapat Anda kurang?! Belum tentu! Menurut, ahli perencana keuangan Ligwina Hananto, "It's not about how much you earn, but how much you spend". Terdengar sangat akrab dengan situasi Anda?!

Menurut Kamus Bahasa Indonesia anggaran dasar dan anggaran rumah tangga :

Anggaran Dasar : peraturan penting yg menjadi dasar peraturan yg lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dsb)

Anggaran Rumah Tangga : peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dsb)

Terbentuknya koperasi di Indonesia :

Ø Koperasi masa orde lama

v Sejak masa kemerdekaan, koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik karena adanya dukungan dari pemerintah terutama Drs. Moh. Hatta selaku wakil presiden saat itu. Selain itu, ditetapkan pula undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian, yaitu Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi.

v Dengan adanya dukungan yang positif dari pemerintah Indonesia masa itu, maka pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan awal perkembangan yang sangat baik bagi koperasi di Indonesia. Dan juga pertumbuhan koperasi ini dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang saat itu belum kuat karena baru terlepas dari penjajahan bangsa asing.
Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kongres tersebut menghasilkan keputusan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI); menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diselenggarakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat secara umum. Setelah diadakan kongres itu, pertumbuhan koperasi di Indonesia semakin meningkat pesat.

v Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya pergantian kabinet-kabinet yang kebijakannya selalu mendukung koperasi agar semakin berkembang. Sehingga sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut, koperasi makin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya.

v Lalu pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Kongres kedua ini menghasilkan keputusan antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Selain itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi serta mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran kepada Pemerintah agar segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

v Pada tanggal 1 sampai 5 September tahun 1956, diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan kongres di samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International Cooperative Alliance (ICA).

v Menyusul dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959, mempunyai dampak terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Undang-Undang tersebut kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan itu membawa konsep pengembangan koperasi secara seragam, dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
a. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis;
b. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi, dan;
c. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya (Sularso 1988).

Ø Koperasi masa orde baru

v Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1966 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
a. Menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
b. Menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.
2. a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani”.

v Namun perkembangan koperasi pada masa itu masih mempunyai kelemahan-kelemahan, terutama pada bagian manajemen dan sumber daya manusia pada organisasinya karena koperasi yang terbentuk adalah koperasi kecil yamg letaknya di pedesaan. Oleh karenanya, untuk mengatasi kelemahan organisasi, maka sejak tahun 1972, dikembangkan penggabungan koperasi-koperasi kecil menjadi koperasi-koperasi yang besar. Daerah-daerah di pedesaan dibagi dalam wilayah-wilayah Unit Desa (WILUD) dan koperasi-koperasi yang yang ada dalam wilayah unit desa tersebut digabungkan menjadi organisasi yang besar dan dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada akhirnya koperasi-koperasi desa yang bergabung itu dibubarkan, selanjutnya BUUD menjelma menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Karena secara ekonomi menjadi besar dan kuat, maka BUUD/KUD itu mampu membiayai tenaga-tenaga yang cakap seperti manajer, juru buku, juru mesin, juru toko dan lain-lain. Juga BUUD/KUD itu dipercayai untuk meminjam uang dari Bank dan membeli barang-barang produksi yang lebih modern, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman (mesin gilingan padi, traktor, pompa air, mesin penyemprot hama dan lain-lain). Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Wilayah Unit Desa, BUUD/KUD dituangkan dalam Instruksi Presiden No.4/1973 yang selanjutnya diperbaharui menjadi instruksi Presiden No.2/1978 dan kemudian disempurnakan menjadi Instruksi Presiden No.4/1984.

v Pemerintah di dalam mendorong perkoperasian di era Orde Bru telah menerbitkan sejumlah kebijaksanaan-kebijaksanaan baik yang menyangkut di dalam pengembangan di bidang kelembagaan, di bidang usaha, di bidang pembiayaan dan jaminan kredit koperasi serta kebijaksanaan di dalam rangka penelitian dan pengembangan perkoperasian.

v Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dalam Pelita V masih terpusatkan pada sektor pertanian, maka prioritas pembinaan koperasi mengikuti pola tersebut dengan memprioritaskan pembinaan 2.000 sampai dengan 4.000 KUD Mandiri tanpa mengabaikan pembinaan-pembinaan terhadap koperasi jenis lain. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah untuk mewujudkan KUD yang memiliki kemampuan manajemen koperasi yang rasional dan efektip dalam mengembangkan kegiatan ekonomi para anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD. Dengan kemampuan itu KUD diharapkan dapat melaksanakan fungsi utamanya yaitu melayani para anggotanya, seperti melayani perkreditan, penyaluran barang dan pemasaran hasil produksi.

III. TERBENTUKNYA KOPERASI di INDONESIA

Terbentuknya Koperasi di Indonesia

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yan bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan koperasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industry) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan prseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme).

Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Sistem kapitalis/liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemiskinn bagi masyarakat ekonomi lemah.

a. Koperasi Masa Orde Lama

Dengan adanya dukungan yang positif dari pemerintah Indonesia masa itu, maka pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan awal perkembangan yang sangat baik bagi koperasi di Indonesia. Dan juga pertumbuhan koperasi ini dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang saat itu belum kuat karena baru terlepas dari penjajahan bangsa asing.

Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kongres tersebut menghasilkan keputusan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI); menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diselenggarakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat secara umum. Setelah diadakan kongres itu, pertumbuhan koperasi di Indonesia semakin meningkat pesat.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya pergantian kabinet-kabinet yang kebijakannya selalu mendukung koperasi agar semakin berkembang. Sehingga sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut, koperasi makin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya.

Lalu pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Kongres kedua ini menghasilkan keputusan antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Selain itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi serta mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran kepada Pemerintah agar segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

b. Koperasi Masa Orde Baru

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1966 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :

Menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak social dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani”.

Mekanisme Kerja Koperasi

Proses partisipasi anggota dalam manajement koperasi

Mengapa kita harus berpartisipasi?

Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja akan lebih besar.

Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah Koperasi, karena berapapun besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gencarnya kampanye gerakan koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, Badan Pengawas dan Manager tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya.

Kedudukan anggota dalam koperasi sangat penting karena anggota sebagai pemilik (owners) dan juga merupakan pelanggan (users) bagi koperasi yang menentukan maju dan mundurnya koperasi sesuai dengan pendapat dari Syamsuri SA.(1998:17) yang menyatakan bahwa : "Koperasi hanya bisa hidup, tumbuh dan berkembang apabila mendapatkan dukungan dari para anggotanya, yaitu orang-orang yang sadar akan keanggotaannya, mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu dan bersedia mengikuti aturan permainan dalam organisasi Koperasi".

Selanjutnya diungkapkan oleh Hendar Kusnadi (1999:64) bahwa "Koperasi adalah badan usaha (perusahaan) yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas ganda", dan dikatakan pula bahwa "Sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif para anggotanya”.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa anggota yang berperan sebagai pemilik maupun pelanggan merupakan kunci utama dalam kemajuan koperasi, karena koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan merupakan kumpulan modal yang menitik beratkan pada partisipasi anggotanya. Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi pengambilan keputusan karena partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam sebuah koperasi. Dengan demikian partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia, karena pada kenyataannya untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggota koperasi.

Masalah yang timbul pada pertumbuhan koperasi di negara kita yaitu pertumbuahan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang tidak aktif. Salah satu kendalanya disebakan oleh karena masih banyak anggota yang kurang berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berkoperasi, padahal partisipasi anggota dalam koperasi sangat penting peranannya untuk memajukan dan mengembangkan koperasi sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ropke (2003:39) yang menyatakan bahwa : “Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar”.

BENTUK – BENTUK PERTISIPASI

Dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kusnadi (1999:61), partisipasi terdiri dari :

1. Partisipasi dipaksakan (forced) dan partsipasi sukarela (voluntary) Partsipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau keputusan pamerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi.

2. Partisipasi formal dan partisipasi informal

Partisipasi yang bersifat formal, biasannya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.

3. Partisipasi Langsung dan partisipasi tidak langsung Partsiipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya.

4. Partispasi kontributif

dan partisipasi insentif Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalampenetapaan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensipelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentinganya. Bentuk-bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Hanel dalam Tim IKOPIN ( 2000:49) yaitu :

1. Sebagai pemilik, anggota harus turut serta dalam mengambil keputusan ,

evaluasi dan pengawasanterhadap jalannya perusahaan Koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota.

2. Sebagai Pemilik,

anggota harus turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannyaperusahaan Koperasi.

3. Sebagai pemilik, anggota harus turut serta menanggung resiko usaha

koperasi yang disebabkan oleh kesalahan manajemen.

4. Sebagai pengguna, pelanggan, pekerja atau nasabah, anggota harus turut

serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh Koperasi. Untuk memasuki dan mempertahankan atau memelihara hubungannya dengan koperasi, apabila insentif yang diperoleh lebih besar daripada kontribusi yang harus diberikan maka mereka akan melanjutkan

kerjasama dengan koperasi.

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003:52) dengan membagi tipe-tipe partisipasi anggota menjadi :

1. Partisipasi dalam menggerakan atau mengkontribusikan sumberdaya.

2. Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi atau

pelaksanaan, evaluasi).

3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

1. URGENSI PARTISIPASI DALAM KOPERASI

Partisipasi, bukan hanya bagian penting, tapi juga vital dalam pembangunan koperasi. Partisipasi tidak dapat diasumsikan sebagai suatu yang ”given” atau sesuatu yang demikian saja terjadi secara otomatis dalam keberadaan suatu koperasi.

Terdapat banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa diantaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar. Untuk alasan inilah partisipasi termasuk dalam uji koperasi komparatif, yaitu suatu koperasi mungkin saja sukses dalam persaingan, namun memberikan kinerja pelayanan yang minim bagi anggotanya.

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencengah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan sebagai suatu tujuan pengembangan ataupun sebagai tujuan akhir itu sendiri, memiliki manfaat yang besar. Akan tetapi, penjelasan mengenai kinerja koperasi komparatif di sini lebih menekankan peran penting partisipasi dalam mencapai keberhasilan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Parrtisipasi pada hakikatnya tidak membuat koperasi berbeda dari organisasi yang tidak memiliki sifat atau kriteria identitas. Jika suatu perusahaan menjual jasanya di pasar terbuka, maka perusahaan tersebut juga membutuhkan umpan balik dari pelanggan agar dapat bersaing dengan berhasil. Inti dari umpan balik ini adalah informasi mengenai jumlah produk atau jasa yang dapat dijual oleh perusahaan.

Dalam suatu koperasi, seluruh alat partisipasi ini adalah lazim, tetapi intensitas partisipasinya dapat lebih tinggi, sebab anggota bukan hanya merupakan pelanggan, tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Mereka dapat mempengaruhi dan mengawasi atau mengendalika manajemen, bukan hanya dengan permintaan, dan mengkritik pelayanan.

2. MASALAH PARTISIPASI

2.1 KONFLIK KEPENTINGAN

Variabel terpenting yang akan ditelaah dalam koperasi adalah accountability (pertanggung jawaban). Sering kali koperasi hanya “koperasi” dalam nama saja, sebagaimana dikatakan oleh Uphoff :

1. Fungsi koperasi tidak seperti yang di nilai atau yang dimengerti oleh anggota.

2. Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikendalikan; kompleksitas organisasi sangat tinggi.

3. Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota, terlalu sempit.

4. Koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan dari pemerintah.

5. Koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang penting.

Hasil yang dapat dicapai oleh partisipasi yang efektif :

1. Para anggota memutuskan jumlah fungsi koperasi.

2. Para anggota memutuskan struktur koperasi, akan menjadi organisasi yang sederhana atau lebih kompleks.

3. Para anggota memutuskan tujuan dari koperasinya sendiri.

4. Para anggota memutuskan keanggotaan koperasinya, apakah terbuka atau tertutup.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa partisipasi anggota tidak perlu, karena:

1. Kepemimpinan koperasi dapat bertindak secara alami menurut atau sesuai dengan kepentingan anggota, dan

2. Anggota sebagai pemilik koperasi bagaimanapun akan dapat mengawasi kegiatan-kegiatan koperasi.

Dua hal diatas dapat menghindarkan konflik antara pemimpin dan anggota koperasi, atau mereka mengasumsikan hubungan yang harmonis antara manajemen atau pimpinan dan anggota koperasi. Hubungan antara kepemilikan dan manajemen serta kontrol terhadap perusahaan, dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi.

Teori politik memperhitungkan adanya suatu konflik kepentingan antara manajemen dan para anggota, maupun konflik antara para anggota itu sendiri. Jika koperasi dibina atau dibantu oleh pemerintah atau pun lembaga eksternal lainnya, konflik potensial tingkat tiga tidak mungkin timbul, yaitu:

Suatu konflik kepentingan antara “promotor” eksternal di suatu pihak dan kelompok masyarakat koperasi, seperti manajemen di pihak lain. Konflik mungkin juga terjadi antara direktorat dan eksekutif (pelaksana), terlebih lagi pada koperasi yang besar, multi-fungsi/usaha dengan struktur administrasi yang rumit dan kegiatan-kegiatan komersil yang luas. Pembahasan lebih lanjut akan memperlihatkan bahwa kuantitas dan kualitas pengaruh koperasi sangat bergantung pada jenis solusi konflik yang akan memberikan manfaat.

2.2 BIAYA PARTISIPASI

Partisipasi merupakan suatu alat untuk lebih memuaskan kebutuhan anggota dalam argument ini, masalah biaya partisipasi mungkin akan menjadi masalah yang didebatkan, bahwa semakin tinggi partisipasi akan semakin tinggi pula kesejateraan anggotanya. Akan tetapi, argumen ini akan berlaku hanya jika untuk berpartisipasi itu tidak memerlukan biaya, atau dengan kata lain, tidak menghabiskan sumber daya apapun.

Biaya partisipasi tergantung pada waktu, energi, dan sumber-sumber daya langsng yang digunakan oleh anggota, manajemen dan pemimpin koperasi untuk berpartisipasi dengan koperasinya.

Tiga faktor yang menentukan biaya untuk berpartisipasi :

1. Ukuran koperasi

Bahwa partisipasi anggota akan berkurang (menurun) sejalan dengan meningkatnya ukuran keanggotaan dan karena itu dapat diharrapkan terjadi peningkatan dalam hal pengaruh manajemen. Semakin besar koperasi akan semakin berkuasa dan berpengaruhlah manajemen. Koperasi yang besar akan cenderung lebih dikuasai oleh manajemen.

2. Struktur keanggotaan

Semakin heterogen keanggotaan suatu koperasi, semakin lebar perbedaan dalam tingkat diskonto. Anggota yang tidak mampu menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi, sedangkan anggota yang lebih mampu menggunakan tingkat diskonto yang lebih rendah.

3. Jumlah fungsi/kegiatan

Semakin beragam fungsi koperasi, akan semakin besar potensi kegagalan yang dilakukan oleh unit-unit usaha, dan semakin potensial pula bagi terjadinya konflik dalam suatu koperasi.

Semakin beragam fungsi koperasi, maka semakin besar kekuasaan dan wewenang yang akan melekat dalam manajemen. Semakin komplek suatu koperasi akan semakin tinggi biaya partisipasi..

Tingginya biaya partisipasi dapat mengancam kelangsungan ekonomi usaha koperasi.

3. MODEL KESESUAIAN

Partisipasi dalam organisasi ditandai oleh hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi “sesuai” dengan kepentingan dan kebutuhan. Pembahasan berfokus pada partisipasi sebagai suatu alat. Disini, partisipasi dijelaskan dalam tiga aspek sebagai berikut :

1. Anggota “berpartisipasi” dalam memberikan kontribusi atau menggerakan sumber-sumber dayanya,

2. Anggota “berpartisipasi” dalam pengambilan keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi),

3. Anggota “berpartisipasi atau berbagi keuntungan”.

Kualitas partisipasi tergantung pada interaksi dari ketiga variabel berikut:

1. Anggota atau penerima manfaat,

2. Manajemen,

3. Program.

Partisipasi anggota dalam pelayanan yang diberikan oleh koperasi akan terwujud jika terjalin kesesuaian antara anggota, progran dan organisasi yang ada. Kesesuaian pertama, yaitu antara variabel anggota/penerima manfaat dengan variabel program, merupakan kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan pelayanan dan sumber-sumber daya yang disediakan koperasi sebagai output dari program.

Program dapat diartikan sebagai kegiatan usaha mendasar yang dipilih oleh organisasi (seperti memasok output, dan/atau membeli hasil produksi anggota, menjual barang-barang konsumsi, dsb). Perbedaan antara koperasi fungsi tunggal dan multi fungsi penting dalam hal ini, karena menunjukan tingkat diversifikasi di program dan outputnya.

Kesesuaian kedua, yaitu antara anggota dengan (manajemen) organisasi. Anggota harus mampu dan mau mengartikulasikan kebutuhan mereka dalam keputusan organisasi. Yang ketiga, kesesuaian antara program dan (manajemen) organisasi, yaitu kesesuaian antara syarat-syarat/kepentingan tugas program dan kemampuan manajemen koperasi. Efektifitas keseluruhan dari partisipasi ditentukan oleh tingkat kesesuaian ketiga variabel ini.

4. ALAT PARTISIPASI

Alat utama yang dapat digunakan para anggota koperasi untuk mencapai penambilan keputusan dalam koperasi yang merefleksikan permintaan mereka adalah voice, vote, dan exit.

A. VOTE

Vote adalah alat untuk merefleksikan pilihan melalui kotak suara. Vote merupakan hak anggota untuk memilih, lahir dari ststusnya sebagai pemilik usaha koperasi. Hak pilih dan kekuatannya sama (ekuivalen) dengan hak para pemegang saham di perusahaan umum. Jika kekuasaan memilih darin seorang pemegang saham tergantung jumlah saham yang dimilikinya, sedangkan dalam koperasi kekuasaan memilih dari para anggota tidak ada hubungannya pada modal yang ditanamkan : one man one vote (satu orang satu suara).

Beberapa masalah yang berhubungan dengan vote dalam koperasi :

1. Banyak pemilik (anggota) pasif yang menemukan kesulitan untuk mengawasi manajemen secara efektif.

2. Pengawasan manajer oleh pemilik sulit dilakukan karena adanya informasi pihak dalam (insider information) dan keahlian (expert power) para manajer itu sendiri.

3. Bila tujuan antar pemilik berbeda-beda yang disebabkan oleh heterogenitas keanggotaan dan perbedaan program dari kegiatan koperasi, maka anggota akan semakin sulit mengawasi manajemen kearah yang lebih spesifik.

4. Dengan meningkatnya heterogenitas anggota dan kompleksitas fungsional koperasi, partisipasi melalui vote akan kehilangan efektifitasnya. Bahkan jika anggota berhasil mengawasi manajemen, mereka akan menghadapi kesulitan yang lain.

B. VOICE

Voice melibatkan dialog, persuasi, dan upaya terus menerus lainnya yang dilakukan oleh anggota untuk mempengaruhi kepemimpinan koperasi khususnya manajemen, untuk bertindak menurut kepentingan anggota. Dalam rapat anggota tahunan (RAT) anggota memang memiliki hak untuk memilih (vote), tapi ia juga harus mengerjakan formalitas lain yang biasanya kurang menyenangkan dan menghabiskan waktu oleh karena itu, mengapa harus menghadiri RAT jika hanya dengan voice pun anggota sebenarnya dapat secara langsung mempengaruhi manajemen serta mengungkapkan keinginan mereka dengan lebih tepat dan seksama.

C. EXIT

Dalam koperasi, keluarnya pemilik (koperasi) bahkan memiliki konsekuensi yang lebih berat. Melalui keluarnya anggota, modal dasar koperasi menyusut. Keluarnya anggota menimbulkan erosi bertahap dari modal saham (capital stock) koperasi sehingga “hak” anggota atas modal juga berkurang. Anggota tertarik masuk koperasi bukan karena pembagian laba atas modal (deviden maupun kapital gain).

Jika exit dipadukan dengan biaya transaksi dan biaya produksi yang tinggi bagi angggota, maka anggota mungkin akan “terikat” pada koperasinya dan harus membuat alat partisipasi lainnya (voice and vote) berfungsi, untuk melindungi kepentingan mereka. Sayangnya, dengan pengurangan efektifitas partisipasi dari exit, kualitas voice and vote menjadi lemah.

Efektifitas ketiga alat partisipasi ini saling berhubungan satu sama lain. Voice menjadi lebih efektif jika exit memungkinkan. Jika koperasi memonopoli pelayanan yang diberikannya, maka menyuarakan ketidaksetujuan mengenai penurunan kualitas maupun pemilihan manajemen baru tidak akan banyak membantu. Jika exit nbukan merupakan alternatif yang nyata bagi koperasi, situasi “tak ada yang keluar” (no-exit) ini tidak dapat dikompensasi dengan kuatnya fungsi voice and vote.

Kesetiaan merupakan faktor yang amat penting bagi pertahanan hidup dan perkembangan koperasi yang dikelola menurut kepentingan anggota. Tanpa kesetiaan, koperasi tak akan mampu bertahan hidup dalam tekanan persaingan dan perpecahan yang cepat akibat anggota mengalihkan usahanya pada alternatif lain. Akan tetapi, untuk memfungsikan voice secara efektif melalui kesetiaan, ancaman exit harus ada, dan hal lain menuntut adanya tekanan persaingan yang ketat terhadap pasar.

Cara Meningkatkan partisipasi anggota dalam koperasi ada dua cara, yaitu melalui penggunaan materi dan non materi.

a. Melalui penggunaan materi :

- pemberian bonus

- Tunjangan

- Komisi

- Insentif, dll.

b. Melalui penggunaan non materi :

- Memberikan motivasi.

- Melibatkan semua unsur

Unsur tersebut diantaranya :

- Menjelaskan maksud tujuan rencana dan keptusan yang dikeluarkan,

- Meminta tanggapan dan saran soal rencana dan keputusan,

- Meminta informasi tentang semua hal terkait dengan rencana dan keputusan,

- Memberikan kesempatan yang sama pada semua unsur,

- Meningkatkan delegasi wewenang.

Rangsangan partisipsi dari sudut pandang anggota :

Anggota akan berpartisipasi jika :

- Kegiatan koperasi sesuai dengan kebutuhannya.

- Pelayanan ditawarkan dengan harga, mutu dan syarat yang lebih menguntungkan daripada luar koperasi.

- Anggota menyetujui melalui aturan yang sesuai, pembiayaan yang efeisien dan manajamen yang profesional.

- Anggota memiliki hak, kesempatan dan motivasi untuk itu.

Model-model manajement koperasi

Definisi manajemen koperasi yang sering dipakai adalah.. mencapai tujuan koperasi dengan bekerjasama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, definisi ini tidak akan anda temukan dalam jurnal manajemen koperasi manapun karena saya memng ini adalah hasil pemikiran saya yang saya rumuskan setelah beberapa tahun memimpin sebuah organisasi koperasi beromzet 11 M / Tahun

Tidak hanya sekedar aspek organisasi manajemen pemasaran koperasi serta manajemen keuangan koperasi juga menjadi penting untuk dipahami. Pemasaran dan dan finance seringkali menjadi momok menakutkan pasca hancurnya sistem monopoli ala KUD .

Di banyak skripsi manajemen koperasi yang saya baca koperasi selalu digambarkan seragam dekat dengan laum marginal dan tidak mempunyai kemampuan bersaing. Munculnya berbagai macam bentuk koperasi saat ini juga mengaharuskan kita membuat penyesuaian manajemen koperasi syariah tentu akan sangat berbeda jika dibandinkan dengan manajemen koperasi sekolah, dan untuk hal ini saja koperasi tidak memiliki kemampuan memadai, bahkan konsep dasar manajemen strategi koperasi masih sangat sulit dicari standarnya.

Sebuah keinginan besar bagi saya adalah terciptanya sebuah konsep manajemen koperasi indonesia yang memang mempunyai fungsi manajemen koperasi yang tepat untuk negeri ini . Mungkin kita belum sampai pada sistem informasi manajemen koperasi yang baik tetapi setidaknya kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan koperasi Indonesia jaya. Sampai ketemu di posting manajemen koperasi seanjutnya

Koperasi dikatakan sebagai kontra failing power artinya secara sederhanya sebagai kekuatan pengimbang kapitalisme, caranya? Kita tau dalam sistem ekonomi pasar semakin besar jumlah yang kita belanjakan akan semakin banyak potongan harga yang kita peroleh, pada kondisi seperti ini bagi pemilik kapital atau modal akan sangat menguntungkan.

Sedangkan bagi yang tidak mempunyai cukup kapital atau modal akan memperoleh harga yang tinggi. Dalam upaya menaikan posisi tawar ekonomi dan meningkatkan skala ekonomi rakyat inilah koperasi dibutuhkan.

Dalam manajemen koperasi memahami bahwa koperasi itu kekuatan utamanya adalah kebutuhan bersama dalam konteks ekonomi, sukarea dan terbuka serta partisipasi total dari anggota. Logikanya ketika angota merasakan manfaat ekonomi dri koperasi maka member base economic akan berjalan.

Kami akan mencoba menampilkan gambar struktur organisasi , dalam konteks ini gambar organisasi koperasi . Aspek ini merupakan bagian penting dari kesuksesan pengelolaan koperasi, kenapa demikian? pengertian struktur organisasi menyebutkan bahwa Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme kontrol, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan .

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikan rupa sesuai dengan idiologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh Strategic competitiveness sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetepi secara basic idologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukan kesamaan

Ada baiknya kita sedikit membahas tentang perangkat organisasi koperasi. setidaknya dalam koperasi kita mengenal 3 perangkat organisasi yang jamak digunakan yaitu:

- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas
Manajemen koperasi Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perkembangan koperasi Indonesia. sebelumnya untuk teman2 pengunjung blog peluang usaha yang merasa asing dengan tulisan saya tentang koperesi harap maklum ini adalah bentuk dedikasi saya kepada koperasi karena saya juga aktif berkoperasi, trafficnya minim sih tapi saat ini saya bener2 gak nembak traffic. Popularitas koperasi yang terus menurun ditambah manajemen yang tidak tepat menyebabkan koperasi Indonesia masuk ke wilayah kritis. Pemahaman yang keliru tentang manajemen koperasi menjadi awal terpuruknya daya saing koperasi. Betapa tidak Jumlah koperasi Indonesia mencapai 150 ribu unit dengan hampir 30 juta anggota teapi volume usaha keseluruhan hanya mencapai Rp 68 T dengan Total SHU Rp. 5 T bandingan dengan PD Indonesia yang mencapai Lebih dari 5000 T maka koperasi hanya menyumbang kurang 2% . Apa yang salah? jika kita menuding lembaga maka Dekopin sebagai satu satunya lembaga yang menaungi koperasi Indonesia yang harus bertanggung jawab, tetapi menurut saya tidak sampai disitu, sperti apapaun kita berteriakpada Dekopin tidak banyak yang kita bisa dapatkan harapan terakhir adalah memperbaiki manajemen koperasi kita. Anda munkin bisa sedikit membaca posting saya tentang idiologi koperasi .

Saya akan mencoba menampilkan posting manajemen koperasi ini secara berkala di blog peluang usaha ini. Pada posting kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang pengertian manajemen koperasi. Dalam beberapa makalah manajemen koperasi yang telah saya tulis saya lebih menekankan aplikasi manajemen koperasi, anggap saja tulisan saya ini merupakan artikel manajemen koperasi yang kesekian untuk anda. Definisi manajemen koperasi yang sering saya pakai adalah mencapai tujuan koperasi dengan bekerjasama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, definisi ini tidak akan anda temukan dalam jurnal manajemen koperasi manapun karena saya memng ini adalah hasil pemikiran saya yang saya rumuskan setelah beberapa tahun memimpin sebuah organisasi koperasi beromzet 11 M / Tahun

Tidak hanya sekedar aspek organisasi manajemen pemasaran koperasi serta manajemen keuangan koperasi juga menjadi penting untuk dipahami. Pemasaran dan dan finance seringkali menjadi momok menakutkan pasca hancurnya sistem monopoli ala KUD . Di banyak skripsi manajemen koperasi yang saya baca koperasi selalu digambarkan seragam dekat dengan laum marginal dan tidak mempunyai kemampuan bersaing. Munculnya berbagai macam bentuk koperasi saat ini juga mengahruskan kita membuat penyesuaian manajemen koperasi syariah tentu akan sangat berbeda jika dibandinkan dengan manajemen koperasi sekolah, dan untuk hal ini saja koperasi tidak memiliki kemampuan memadai, bahkan konsep dasar manajemen strategi koperasi masih sangat sulit dicari standarnya. Sebuah keinginan besar bagi saya adalah terciptanya sebuah konsep manajemen koperasi indonesia yang memang mempunyai fungsi manajemen koperasi yang tepat untuk negeri ini . Mungkin kita belum sampai pada sistem informasi manajemen koperasi yang baik tetapi setidaknya kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan koperasi Indonesia jaya. Sampai ketemu di posting manajemen koperasi seanjutnya

Tags: manajemen koperasi simpan pinjam, manajemen koperasi pdf, materi manajemen koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, fungsi manajemen dalam koperasi, manajemen koperasi dan ukm, manajemen koperasi

http://bloguli.wordpress.com/2010/09/26/tugas-tanggung-jawab-pengurus-koperasi/

http://kamusbahasaindonesia.org/anggaran%20dasar/mirip

http://mutiasiimumuth.blogspot.com/2011/01/hal-penting-dari-isi-anggaran-dasar.html

http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/anggaran-dasar-koperasi.html

http://www.scribd.com/doc/25761386/Anggaran-Dasar-Anggaran-Rumah-Tangga-Koperasi

http://viany6309.wordpress.com/2011/02/03/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-koperasi/

http://hardjasapoetra.cyptavirtual.net/2010/03/pedoman-membuat-anggaran-dasar-dan.html

http://blogsusindra.blogspot.com/2011/11/tips-membuat-anggaran-belanja-rumah.html

http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/Keuangan/Keluarga/cara.sederhana.menyusun.anggaran/001/004/8/1/3

http://renyfatma.wordpress.com/2011/04/11/perkembangan-koperasi/

http://anitawirastie.blogspot.com/2012/10/iii-terbentuknya-koperasi-di-indonesia.html

http://www.google.co.id/imgres?start=139&um=1&hl=id&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1366&bih=666&tbm=isch&tbnid=ZBsNw5O4gnZ5FM:&imgrefurl=http://koperasiuntukindonesia.blogspot.com/2011_05_01_archive.html&docid=9-UWLeuHaeBirM&imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiejoYFuQz7UtU4_FI-TMj63Ow5s6lzRkwh4SjdHX5Ak08aXHPr7OMcPVNc6w4enyhy42gWBxC6RYQdzek9WtW0GRfrUehs-_gqMxHtPolg2DYip6pVmo-auMJBE3BXQTDm5s1IZt_rPPQ/s1600/Struktur_Kementrian_Koperasi_Indonesia.png&w=607&h=430&ei=YWWNUP7AGIrSrQfjpYCACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=638&vpy=105&dur=5503&hovh=189&hovw=267&tx=100&ty=90&sig=104102445494926372297&page=7&tbnh=152&tbnw=215&ndsp=24&ved=1t:429,r:53,s:100,i:164